KNMP Tongke-Tongke Mulai Dongkrak Harga Tuna dan Pendapatan Nelayan Sinjai
Foto: Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
KNMP Tongke-Tongke mulai menunjukkan dampak ekonomi melalui kenaikan harga ikan dan pendapatan nelayan, tetapi keberlanjutan manfaatnya masih membutuhkan penguatan BBM, infrastruktur pelabuhan, dan integrasi rantai usaha perikanan.
Sinjai – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mulai memberikan dampak terhadap perekonomian nelayan. Selain menghadirkan fasilitas pendukung perikanan, program ini turut mendorong kenaikan harga hasil tangkapan dan memperpendek rantai distribusi ikan.
Dampak tersebut mengemuka dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antarlembaga di kawasan KNMP Tongke-Tongke, Jumat (25/9/2026). Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menyambut baik program tersebut, tetapi mengingatkan agar KNMP tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap KNMP ini tidak berhenti pada seremoni. Harus ada tindak lanjut dan aksi nyata di lapangan,” tegas Ratnawati.
Pemkab Sinjai menargetkan keberadaan KNMP dapat meningkatkan pendapatan nelayan hingga 75 persen. Target tersebut ditopang potensi kelautan Sinjai yang cukup besar, dengan wilayah laut 901,67 kilometer persegi, garis pantai 28 kilometer, serta potensi perikanan tangkap sekitar 55.000 ton per tahun.
Harga Tuna Naik, Rantai Distribusi Lebih Pendek
Pengelola Unit Pengolahan Ikan (UPI) KNMP Tongke-Tongke sekaligus Ketua DPC HNSI Sinjai, Emil Salim, mengatakan dampak KNMP mulai terlihat dari kenaikan harga ikan. Harga tuna yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram kini mencapai Rp45.000 per kilogram. Kenaikan sekitar Rp15.000 tersebut terjadi dalam kurun waktu empat hingga lima bulan.
“Jadi nilai hasil tangkapan nelayan kita semenjak ada KNMP itu ada kenaikan harga. Dari awalnya sebelum ada KNMP harga itu di angka Rp30.000 per kg. Dan akhir sekarang ini di posisi Rp45.000,” kata Emil.
Pemilik kapal, Hairul Mukmin, memperkirakan pendapatan nelayan secara umum meningkat sekitar 40 hingga 50 persen. Menurutnya, perubahan utama terjadi karena hasil tangkapan kini dapat langsung diserap KNMP sehingga nelayan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada agen atau pengepul.
“Karena di sini sudah ada KNMP, berapapun hasil tangkapan nelayan itu langsung diserap. Jadi tidak ada lagi permainan harga,” ujar Hairul.
Sebelum KNMP beroperasi, ikan umumnya melewati beberapa mata rantai distribusi sebelum dikirim ke Makassar atau daerah lainnya. Kini, hasil tangkapan dapat langsung ditangani di Tongke-Tongke untuk kemudian dipasarkan. Sistem bagi hasil juga membuat peningkatan nilai penjualan berdampak kepada ABK. Emil menyebut, dalam kondisi tertentu, pendapatan seorang ABK dapat mencapai sekitar Rp12 juta per bulan.
Keberadaan UPI di kawasan KNMP sekaligus membantu menjaga kualitas ikan. Sebelumnya, sebagian hasil tangkapan harus dibawa ke Makassar dengan perjalanan sekitar empat hingga lima jam yang berisiko mengganggu rantai pendingin atau cold chain. Kini, ikan dapat ditangani lebih cepat di Tongke-Tongke sebelum dipasarkan ke sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Surabaya.
KNMP Terintegrasi dengan Koperasi
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KNMP dirancang menjadi bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya sebagai off-taker hasil tangkapan nelayan.
“KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi off-taker hasil tangkapan nelayan, karena infrastrukturnya sudah kami siapkan,” ujar Trenggono.
Di Tongke-Tongke, fasilitas yang telah dibangun meliputi cold storage, pabrik es, perbaikan dermaga, kios nelayan, sentra kuliner, hingga bantuan armada perahu. Kerja sama KKP dan Kementerian Koperasi juga mencakup pertukaran data, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan koperasi, serta perluasan akses pasar.
Secara nasional, KKP mencatat pembangunan KNMP telah berjalan di 100 lokasi pada 2025. Pemerintah menargetkan perluasan program hingga 5.000 desa nelayan pada 2029.
Solar dan Infrastruktur Masih Jadi Tantangan
Di tengah perkembangan tersebut, nelayan Tongke-Tongke masih menghadapi kendala pasokan solar bersubsidi. Emil mengatakan keterbatasan kuota BBM sempat membuat sejumlah nelayan tidak dapat melaut. Hairul juga menyebut antrean mendapatkan solar membuat beberapa kapal terpaksa tidak beroperasi.
Pengelola KNMP juga berharap pemerintah menangani sedimentasi di muara serta meningkatkan status kepelabuhanan di Tongke-Tongke.
“Makanya saya berharap sekali untuk kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan hanya nelayannya dinaikkan, tetapi status kepelabuhannya juga dinaikkan,” kata Emil.
Perkembangan KNMP Tongke-Tongke menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan fasilitas, tetapi juga dari peningkatan harga dan pendapatan nelayan, yang keberlanjutannya akan sangat bergantung pada kepastian BBM, akses pelabuhan, kondisi muara, serta integrasi ekosistem dari nelayan, koperasi, UPI, infrastruktur hingga akses pasar untuk mencapai target peningkatan pendapatan hingga 75 persen.