Pemerintah Kebut Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih dengan Anggaran Rp10 Triliun pada 2026

Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian sektor kelautan dan perikanan.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menata kawasan pesisir agar tidak hanya menjadi tempat tinggal nelayan, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, kampung nelayan diharapkan memiliki aktivitas usaha yang lebih produktif serta akses pasar yang lebih baik.

Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029. Dari target tersebut, sebanyak 1.269 kampung direncanakan mulai dibangun pada 2026. Untuk mendukung pelaksanaan tahap awal tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat nelayan. Infrastruktur penangkapan dan penanganan hasil perikanan, fasilitas penyimpanan, hingga sarana distribusi menjadi bagian yang diharapkan dapat memperbaiki kegiatan usaha nelayan dari hulu hingga ke pasar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembangunan KNMP tidak semata-mata diarahkan pada pembangunan fisik. Program tersebut juga memiliki sasaran ekonomi, salah satunya meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Peningkatan NTN menjadi salah satu indikator penting karena berkaitan dengan kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjalankan kegiatan usahanya. Dengan infrastruktur yang lebih memadai dan akses pasar yang semakin terbuka, hasil tangkapan diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi nelayan.

Selama ini, masyarakat nelayan masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti keterbatasan modal, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang belum memadai, serta jalur distribusi yang panjang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hasil tangkapan sekaligus posisi tawar nelayan ketika menjual hasil produksinya.

Pembangunan KNMP diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut melalui penataan kawasan dan penyediaan sarana pendukung kegiatan ekonomi. Dengan begitu, kampung nelayan diharapkan tidak hanya memiliki infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga mampu berkembang menjadi kawasan usaha perikanan yang produktif.

Program ini juga membutuhkan dukungan lintas sektor agar pembangunan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik. Penguatan usaha masyarakat, akses pembiayaan, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran menjadi faktor yang turut menentukan keberlanjutan ekonomi di kawasan tersebut.

Dengan target 5.000 kampung hingga 2029, pemerintah menempatkan KNMP sebagai salah satu program untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir. Tahap pembangunan 1.269 kampung pada 2026 menjadi bagian awal dari agenda tersebut, dengan dukungan anggaran sekitar Rp10 triliun.