Dinamika Kebijakan Global: Dari Sengketa Kuota IOTC Somalia, Pengetatan NOAA Fisheries, hingga Debat Tata Kelola Perikanan Uni Eropa
Foto: Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Berbagai kebijakan pengelolaan perikanan global diwarnai dinamika pengetatan konservasi NOAA Fisheries, sengketa kuota IOTC Somalia, hingga perdebatan regulasi tangkapan di Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Pengelolaan perikanan tangkap di berbagai negara kembali menjadi perhatian seiring munculnya sejumlah perubahan kebijakan di laut. Mulai dari upaya mengurangi ikan hasil tangkapan yang tidak diinginkan, pembatasan penangkapan untuk menjaga stok ikan, hingga rencana membuka kembali wilayah perikanan yang sebelumnya ditutup, berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah di sejumlah kawasan sedang mencari cara untuk menjaga sumber daya ikan tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi.
Di Eropa, persoalan discards atau ikan yang tertangkap tetapi tidak diinginkan kembali menjadi sorotan. SeafoodSource melaporkan bahwa Environmental Justice Foundation (EJF) dan Oceana mendorong penggunaan alat tangkap yang lebih selektif, pemantauan digital, serta penegakan aturan yang lebih transparan. Menurut kedua organisasi tersebut, langkah-langkah itu dapat membantu mengurangi pembuangan hasil tangkapan tanpa harus melakukan perubahan besar terhadap Common Fisheries Policy (CFP).
Perhatian terhadap hasil tangkapan sampingan juga muncul di Amerika Serikat. Senator AS Ed Markey memblokir upaya untuk mempercepat pengesahan Bycatch Reduction Act, sebagaimana dilaporkan SeafoodSource. Pada saat yang sama, sistem pelacakan armada kepiting di Washington menghadapi tantangan hukum dari pihak yang meminta agar sistem tersebut dihentikan, menurut Undercurrent News.
Sementara perdebatan mengenai aturan berlangsung, pemerintah Amerika Serikat juga menerapkan sejumlah pembatasan untuk menjaga stok ikan. NOAA Fisheries melakukan perubahan pengelolaan terhadap stok kerapu dan kakap di Atlantik Selatan serta menetapkan larangan musiman untuk beberapa jenis ikan karang di perairan federal Karibia AS.
Namun, kebijakan pengelolaan tidak selalu berarti memperketat penangkapan. Di Florida, Pemerintahan Trump mengusulkan pembukaan kembali perikanan udang yang sebelumnya ditutup. Di kawasan Pasifik, Western Pacific Regional Fishery Management Council (WPRFMC) juga mengembangkan izin penangkapan ikan eksperimental untuk mengumpulkan data mengenai penangkapan ikan dasar di sekitar Monumen Nasional Laut Papahanaumokuakea.
Perubahan kebijakan juga terjadi di Afrika Barat. Studi yang dilaporkan SeafoodSource menunjukkan bahwa perjanjian akses penangkapan ikan yang lebih adil dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara pesisir sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun, hubungan perikanan antara Uni Eropa dan Mauritania masih menghadapi ketidakpastian menjelang berakhirnya protokol perikanan bilateral. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi akses armada Uni Eropa terhadap perairan Mauritania dan pasokan ikan ke pasar Eropa.
Di Samudra Hindia, persoalan yang muncul berkaitan dengan pembagian dan pengelolaan sumber daya tuna. Somalia menyampaikan keberatan terhadap sejumlah usulan konservasi yang dibahas Komisi Tuna Samudra Hindia (IOTC). Pemerintah Somalia menilai usulan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya perikanannya sendiri.
Sementara itu, Mesir mengambil langkah untuk memperkuat pengawasan melalui pengembangan sistem pemantauan perikanan. SeafoodSource melaporkan bahwa negara tersebut meluncurkan proyek percontohan untuk mengumpulkan data kegiatan penangkapan dan pendaratan ikan secara langsung di sejumlah pelabuhan utama. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memantau kegiatan perikanan dengan lebih akurat sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
Berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan perikanan tangkap semakin bergantung pada kombinasi antara aturan, pengawasan, teknologi, data, dan kerja sama antarnegara. Tantangannya bukan hanya menjaga agar stok ikan tetap tersedia, tetapi juga memastikan kegiatan penangkapan dapat terus berjalan secara terukur dan sesuai dengan kondisi sumber daya di masing-masing wilayah.
